1. Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Sekolah hukum yang pertama di Indonesia didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1909 dengan nama Rechtsschool. Sekolah ini ditempatkan di Batavia, sebagai realisasi permintaan P.A. Achmad Djajadiningrat, Bupati Serang, untuk keperluan mengisi tenaga-tenaga hukum di pengadilan kabupaten. Sekolah ini pada mulanya terdiri dari Bagian Persiapan dan Bagian Keahlian Hukum. Sekolah Hukum ini kemudian ditingkatkan menjadi suatu lembaga pendidikan tinggi dengan nama Rechtshogeschool atau Faculteit der Rechtsgeleerdheid, yang dibuka pada tanggal 28 Oktober 1924 oleh Gubernur Jendral D.(diambil dari: ui.ac.id).
Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia :
- Hassan Wirajuda, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 1971
- Yusril Ihza Mahendra, Pendirikan S-1 jurusanHukum Tata Negara Fakultas Hukum UI Tahun 1983 dan jurusan Filsafat Fakultas Sastra UI (1982).
- Jimly Asshiddiqie, sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 1982, kemudian menyelesaikan jenjang pendidikan S2-nya di perguruan tinggi yang sama pada 1987
- Taufik Basari, S-1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2000
- Maria Farida Indrati, program sarjana hukum pada tahun1975
- Harry Tjan Silalahi, Fakultas Hukum UI,Tahun 1962
- Dan masih banyak lagi…..
2. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Tanggal3 Desember 1949 dibuka Fakultas
Hukum di Yogyakarta dengan pimpinan Prof. Drs. Notonagoro, S.H..
Fakultas ini merupakan pindahan Sekolah Tinggi Hukum Negeri Solo.
Akhirnya tanggal 19 Desember 1949, lahirlah Universitas Gadjah Mada
dengan enam fakultas. Menurut Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1949,
keenam fakultas tersebut adalah:
- Fakultas Teknik (di dalamnya termasuk Akademi Ilmu Ukur dan Akademi Pendidikan Guru Bagian Ilmu Alam dan Ilmu Pasti);
- Fakultas Kedokteran, yang di dalamnya termasuk bagian Farmasi, bagian Kedokteran Gigi dan Akademi Pendidikan Guru bagian Kimia dan limu Hayat;
- Fakultas Pertanian di dalamya ada Akademi Pertanian dan Kehutanan;
- Fakultas Kedokteran Hewan;
- Fakultas Hukum, yang di dalamnya termasuk Akademi Keahlian Hukum, Keahlian Ekonomi dan Notariat, Akademi Ilmu Politik dan Akademi Pendidikan Guru Bagian Tatanegara, Ekonomi dan Sosiologi;
- Fakultas Sastra dan Filsafat, yang di dalamnya termasuk Akademi Pendidikan Guru bagian Sastra.
Alumni Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada :
- Hamengkubuwana X, Lulusan Fakultas Hukum UGM
- Denny Indrayana Menyelesaikan studi sarjana hukumnya di UGM
- Dan masih banyak lagi….
3. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Fakultas Hukum UNPAD yang semula bernama
Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat ( FHPM ), didirikan secara
resmi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
1957 tentang Pendirian UNPAD, tanggal 24 September 1957. Fakultas Hukum
UNPAD merupakan salah satu dari empat fakultas yang menjadi cikal bakal
UNPAD, sekaligus menjadi dasar identitas UNPAD dalam berkiprah di dunia
pendidikan. Hal ini diwujudkan dalam penetapan Pola Ilmiah Pokok (PIP)
UNPAD yang bertema “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam
Pembangunan Nasional”. Pada perkembangannya, PIP tersebut
diaktualisasikan dalam pengembangan bidang Hukum Internasional yang
menjadi rujukan bagi pendidikan hukum di seluruh Fakultas Hukum di
Indonesia. Pembentukan Laboratorium Klinis Hukum juga menjadi salah satu
ciri khas Fakultas Hukum UNPAD.( sumber fh.unpad.ac.id )
Alumni Fakultas Hukum Universitas Universitas Padjadjaran :
- Mochtar Kusumaatmadja, S3 Universitas Padjadjaran, Bandung (1962)
- Muladi, Ilmu Hukum Program Pascasarjana FH (S3) Universitas Padjadjaran, (1984) dengan predikat Cumlaude
- Dan masih banyak lagi…
4. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
Tidak lama setelah kemerdekaan Republik
Indonesia (1945), beberapa tokoh nasional yang juga adalah pemuka-pemuka
Kristen Indonesia tergerak dan merasa perlu untuk mendirikan Dewan
Gereja di Indonesia (DGI). Harapan tersebut baru terlaksana pada tanggal
25 Mei 1950. Di awal kegiatannya, lembaga ini juga telah memberikan
perhatian yang cukup besar pada masalah pendidikan, karena ketika itu
bangsa Indonesia sangat memerlukan sumber daya manusia untuk mengisi
lapangan kerja dalam berbagai aspek kehidupan. Dan kebutuhan ini
bersifat mendesak.
Pemikiran akan inginnya masyarakat
Kristen Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam dunia pendidikan,
terus berkembang dalam diskusi-diskusi yang terjadi di lembaga ini.
Bahkan dipikirkan pula akan perlunya mendirikan sebuah “universiteit”.
Atas dasar itulah maka DGI membentuk suatu komisi yang dipimpin oleh
Prof. Dr. I.P. Simandjuntak MA. Komisi ini bertugas membuat suatu studi
kelayakan untuk mendirikan universitas. Hasilnya dilaporkan kepada DGI.
Sebagai tindak lanjutnya, DGI mengeluarkan resolusi mengenai
Universiteit Kristen pada tanggal 30 Juni 1953. Resolusi, yang
ditandatangani oleh Ds. W.J. Rumambi selaku Sekretaris Umum DGI dalam
Sidang lengkap DGI dari tanggal 20 s/d 30 Juni 1953, mengusulkan kepada
semua gereja dan masyarakat Kristen di Indonesia untuk membantu
sepenuhnya pendirian Universiteit Kristen, baik secara moril maupun
materiel.
Beranjak dari resolusi tersebut, maka
tokoh-tokoh Kristen Indonesia, yakni Mr. Todung Sutan Gunung Mulia, Mr.
Yap Thiam Hien, Benjamin Thomas Philip Sigar, atas nama gereja-gereja
yang tergabung dalam DGI, mendirikan Yayasan Universitas Kristen
Indonesia dihadapan notaris Raden Kadiman, dengan nomor akte 117,
tertanggal 18 Juli 1953. Anggota Yayasan kemudian diperbesar dengan
kehadiran Elviannus Katoppo, Ong Jan Hong MD, Aminudin Pohan MD, Seri
Condar Nainggolan MD, Benjamin Prawirohadmodjo, Pdt. Komarlin
Tjakraatmadja, Gerrit Siwabessy MD, Tan Tek Heng, dan J.C. Simorangkir.
Tiga bulan kemudian, yaitu pada tanggal 15 Oktober 1953, diresmikanlah
Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang terdiri dari (a) Fakultas
Sastra dan Filsafat dengan sub-sub fakultasnya adalah Pedagogik dan
Sastra, dan (b) Fakultas Ekonomi. Ketika itu, perkuliahan dan kegiatan
administrasi masih berlangsung di gedung HSK, yang terletak di Jalan
Diponegoro 86, dan di 3 buah flat di Jalan Salemba 10. Di dalam
perjalanan pengabdiannya, didirikanlah Fakultas Hukum (1956), Fakultas
Kedokteran (1962), Fakultas Teknik (1963), dan Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik (1994).
Alumni Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia :
- Agustin Teras Narang, S1 Fakultas Hukum UKI Jakarta (1973-1979)
- Johnson Panjaitan, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta
- Japto Soerjosoemarno, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta
- Dan masih banyak lagi…
5. Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya
Fakultas Hukum didirikan pada tanggal 3
Juli 1965 dengan jumlah mahasiswa yang diterima sebanyak 141 orang.
Kuliah dimulai pada awal September 1965 menggunakan gedung SMP St.
Theresia, Jakarta Pusat.
Baru satu bulan kuliah berlangsung, meletuslah peristiwa G-30-S, yang kemudian berlanjut dengan aksi mahasiswa, sehingga praktis kuliah secara teratur baru berjalan kembali pada 1 Februari 1967.
Perkuliahan di Kampus Semanggi dimulai sejak awal Maret 1971. Setelah beberapa kali berpindah ruangan sekretariat, saat ini sekreatariat Fakultas Hukum dipusatkan di Gedung C, Lantai 3, Kampus Semanggi. Sementara, perkuliahan mahasiswa dipusatkan di Gedung Yustinus dan BKS.
Fakultas Hukum yang berusia hampir 40 tahun telah mengalami perkembangan yang cukup pesat saat ini. Dari jumlah mahasiswa pertamanya yang hanya 141 orang, di tahun 2004 ini, jumlah mahasiswa Fakultas Hukum berjumlah kurang lebih 1,500 mahasiswa. Jumlah dosen tetap dan honorer kurang lebih 30 orang dan 60 orang. Fakultas ini mengelola 4 (empat) Program Kekhususan: Hukum Ekonomi Bisnis, Hukum Keperdataan, Hukum Kepidanaan, dan Hukum Internasional/Tata Negara. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh majalah Tempo pada bulan Oktober 2003, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya menduduki peringkat ke-3 sebagai tempat favorit untuk studi hukum di Jakarta. ( sumber http://www.atmajaya.ac.id )
Baru satu bulan kuliah berlangsung, meletuslah peristiwa G-30-S, yang kemudian berlanjut dengan aksi mahasiswa, sehingga praktis kuliah secara teratur baru berjalan kembali pada 1 Februari 1967.
Perkuliahan di Kampus Semanggi dimulai sejak awal Maret 1971. Setelah beberapa kali berpindah ruangan sekretariat, saat ini sekreatariat Fakultas Hukum dipusatkan di Gedung C, Lantai 3, Kampus Semanggi. Sementara, perkuliahan mahasiswa dipusatkan di Gedung Yustinus dan BKS.
Fakultas Hukum yang berusia hampir 40 tahun telah mengalami perkembangan yang cukup pesat saat ini. Dari jumlah mahasiswa pertamanya yang hanya 141 orang, di tahun 2004 ini, jumlah mahasiswa Fakultas Hukum berjumlah kurang lebih 1,500 mahasiswa. Jumlah dosen tetap dan honorer kurang lebih 30 orang dan 60 orang. Fakultas ini mengelola 4 (empat) Program Kekhususan: Hukum Ekonomi Bisnis, Hukum Keperdataan, Hukum Kepidanaan, dan Hukum Internasional/Tata Negara. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh majalah Tempo pada bulan Oktober 2003, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya menduduki peringkat ke-3 sebagai tempat favorit untuk studi hukum di Jakarta. ( sumber http://www.atmajaya.ac.id )
6. Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Fakultas Hukum Universitas Trisakti (FH
USAKTI) merupakan salah satu Fakultas di lingkup Universitas Trisakti
yang lahir bersamaan dengan didirikannya Universitas Trisakti oleh dr.
Syarif Thajeb selaku Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
Republik Indonesia pada tanggal 29 Nopember 1965.
Pada awalnya Fakultas
Hukum bernama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas
Trisakti, dan kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan RI Nomor: 0333/O/1985 tanggal 27 Juli 1985 tentang
Penyesuaian Jalur, Jenjang dan Program Pendidikan serta Penataan
Kembali Mutu Unit Jurusan/ Program Studi Status Disamakan pada PTS dalam
Lingkungan Koordinasi PTS Wilayah III telah diubah namanya menjadi
Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
Fakultas Hukum Universitas Trisakti
memperoleh status akademik “Disamakan” berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 090/U/1972 tanggal 8 Juni
1972, tentang Pemberian Penghargaan Sama Dengan Ijasah PTN yang Setara
Kepada Ijasah Sarjana Muda Lengkap, Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi
Perusahaan dan Akutansi pada Ijasah Sarjana Muda Lengkap dan Sarjana
Lengkap Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Jurusan Hukum Perdata,
Hukum Pidana dan Hukum Internasional dan Fakultas Teknik Jurusan Mesin
dan Elektro Universitas Trisakti di Jakarta, tanpa persyaratan bahwa
ujian/ujian-ujian yang bersangkutan diselenggarakan dengan pedoman
pengawasan aktif Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Surat Keputusan
tersebut diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Nomor: 0296/U/1981
dan Surat Keputusan Nomor: 0333/O/1985 tentang Penyesuaian Jalur,
Jenjang dan Program Pendidikan serta Penataan Kembali Mutu Unit Jurusan/
Program Studi Status disamakan pada PTS dalam Lingkungan Koordinasi PTS
Wilayah III, serta terakhir Surat Keputusan Nomor: 558/Dikti/Kep/1993
tanggal 11 September 1993 tentang Penetapan Kembali Status Disamakan
kepada Jurusan/Program Studi untuk Jenjang Program D3 dan S1 pada PTS di
lingkungan Kopertis Wilayah III di Jakarta. ( sumber http://www.trisakti.ac.id )
Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti :
- Adhyaksa Dault, ,Fakultas Hukum, tahun 1984 s.d 1989
- Marissa Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Trisaksi Jakarta, jurusan Hukum Perdata
- Wanda Hamidah, S-1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti Tahun 2000
- Usman Hamid, SI Fakultas Hukum Universitas Trisakti Tahun1999
- Yulianis, Fakultas Hukum Universitas Trisakti Tahun 1987
- Dan masih banyak lagi…
7. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
merupakan Fakultas tertua di lingkungan Universitas Diponegoro. Sejak
berdiri pada tahun 1957 hingga saat ini, Fakultas Hukum telah mengalami
perkembangan dengan semakin membaiknya sistem pendidikan, bertambahnya
jumlah dan kualitas staf pengajar (dosen), serta bertambah lengkapnya
sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Pengelolaan Fakultas Hukum
yang semakin membaik ini diarahkan untuk peningkatan kualitas lulusan.
Dilihat dari output yang dihasilkan, Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro telah banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan
kehidupan bangsa dalam pembangunan. Lulusan yang dihasilkan telah
tersebar di seluruh Indonesia dengan menduduki jabatan-jabatan di
lingkungan birokrasi, swasta maupun masyarakat. Kontribusi bagi
pengembangan ilmu pengetahuan, terlihat dari penelitian-penelitian yang
dilakukan, penerbitan buku-buku ilmu hukum yang menjadi standar dalam
pengembangan ilmu hukum di tingkat nasional, serta berbagai karya tulis
di bidang hukum yang diterbitkan secara berkala melalui majalah dan
jurnal ilmiah maupun melalui media massa. ( sumber fh.undip.ac.id )
Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro :
- Muladi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (S1) (1968)
- Dan masih banyak lagi…
8. Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Sejarah Universitas Airlangga dimulai dari cikal bakal lembaga pendidikan Nederlands Indische Artsen School (NIAS) pada tahun 1913 dan Scholl tot Opleiding van Indische Tandartsen (STOVIT) pada tahun 1928. Fakultas Hukum sebagai salah satu fakultas tertua di Universitas Airlangga pada awal pembentukannya merupakan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Surabaya sebagai cabang dari Fakultas Hukum, Ekonomi, dan Sosial Politik (HESP)Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka Universitas Airlangga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57/1954 pada tanggal 10 Nopember 1954. ( sumber http://www.fh.unair.ac.id )
Alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga :
- Prof. Dr. J.E. Sahetapy, Fakultas Hukum Jurusan Kepidanaan Unair, Surabaya Doktor Ilmu Hukum Unair, Surabaya, 1978
- Triono Wibowo, Alumni Fakultas Hukum Unair
- Dan masih banyak lagi…
9. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
didirikan pada tanggal 25 Juli tahun 1996, yang diprakarsai oleh Dr.
(HC) Mochtar Riady. Program Strata Satu diawali dengan satu peminatan,
yaitu Hukum Bisnis dan kemudian pada tahun 2003 ditambah 2 peminatan,
yaitu peminatan pada Hukum Internasional dan Kemahiran Praktik Hukum.
Kegiatan perkuliahan pada program Strata Satu berlangsung di Global
Campus UPH Lippo Karawaci Tangerang dan dilaksanakan dalam dua pilihan
bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
Melalui keputusan BAN PT Depdiknas No. 06/BAN-PT/Ak-X/S1/VIII/2007
tanggal 3 Agustus 2007, Program Ilmu Hukum (Fakultas Hukum) UPH
diakreditasi dengan Peringkat “A” (Sebagaimana Peringkat A sebelumnya
pada tahun 2002 – 2007). Peringkat ”A” ini diperoleh saat Ban PT telah
melakukan perubahan-perubahan dalam manajemen ”asesmen lapangan”. Selain
akreditasi, Fakultas Hukum juga merupakan salah satu Fakultas yang
turut mengambil bagian dalam sertifikasi ISO 9001:2000 Universitas
Pelita Harapan pada 23 April 2008.
Fakultas Hukum UPH aktif menjadi bagian dari beberapa kompetisi mootcourt (peradilan semu), baik nasional maupun internasional, seperti Lomba Debat Hukum Nasional Universitas Padjadjaran, Bandung; Kompetisi Mootcourt Nasional Djoko Soetono, Yogyakarta; Phillip C. Jessup International Law Mootcourt, Washington – USA; Stetson International Environmental Mootcourt Competition, Florida – USA; Elsa Mootcourt Competition, Taipei – Taiwan; dll. ( sumber law.uph.ac.id )
Alumni Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan :
Fakultas Hukum UPH aktif menjadi bagian dari beberapa kompetisi mootcourt (peradilan semu), baik nasional maupun internasional, seperti Lomba Debat Hukum Nasional Universitas Padjadjaran, Bandung; Kompetisi Mootcourt Nasional Djoko Soetono, Yogyakarta; Phillip C. Jessup International Law Mootcourt, Washington – USA; Stetson International Environmental Mootcourt Competition, Florida – USA; Elsa Mootcourt Competition, Taipei – Taiwan; dll. ( sumber law.uph.ac.id )
Alumni Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan :
- Jamin Ginting, S2 dan S3 Fakultas HukumUniversitas Pelita Harapan
- Dan masih banyak lagi…
10. Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Ide untuk mendirikan suatu perguruan
tinggi dicetuskan pertama kali pada tahun 1957 oleh sekelompok sosiawan
di lingkungan Perhimpunan Sosial Candra Naya yang saat itu masih bernama
Sin Ming Hui. Atas prakarsa Drs. Kwee Hwat Djien, pada tanggal 18 Juni
1959 kelompok ini sepakat untuk mendirikan suatu yayasan yang diberi
nama Tarumanagara. Pembentukannya dikukuhkan melalui Akta Notaris E.
Pondaag Nomor 54 Tanggal 11 September 1959.
Nama Tarumanagara sendiri diambil dari
nama kerajaan yang pernah ada di tanah Sunda pada jaman dahulu. Di bawah
pimpinan Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanagara pernah mencapai masa
jayanya pada abad ke-VI. Kerajaan ini kemudian meninggalkan beberapa
prasasti yang tersebar di berbagai lokasi di Jawa Barat dan Jakarta.
Salah satu yang cukup terkenal adalah prasasti Ciaruteun yang terdapat
di Bogor, tepatnya di pertemuan antara sungai Ciaruteun dan sungai
Cisadane. ( sumber http://www.tarumanagara.ac.id )
(Sumber: http://replikduplik.wordpress.com/2011/11/09/10-fakultas-hukum-terbaik-di-indonesia/)
